Anggota DPRD PPP Wishnu Ardiansyah Gelar Reses di Kelurahan Pamoyanan, Bahas Aspirasi Warga

Mediabogor.co, BOGOR – Anggota DPRD Kota Bogor Komisi lll dari Fraksi PPP, Wishnu Ardiansyah, menggelar reses masa sidang kedua tahun 2024 – 2025 di Aula Kantor Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Rabu (26/2). Dalam kegiatan ini, ia berdiskusi dengan para ketua RW, RT, serta tokoh masyarakat untuk menampung berbagai aspirasi warga.

“Alhamdulillah, hari ini saya mengadakan reses masa sidang kedua tahun 2025. Ini menjadi momen silaturahmi dan diskusi langsung dengan warga terkait permasalahan di wilayah Kelurahan Pamoyanan,” ujar Wishnu Ardiansyah.

Dalam reses ini, sebagian besar aspirasi masyarakat berkaitan dengan pembangunan fisik. Banyak warga berharap agar usulan yang tertunda dapat segera direalisasikan, terutama terkait permasalahan drainase.

“Curah hujan yang semakin tinggi menyebabkan beberapa titik di Pamoyanan terdampak banjir. Banyak pengurus wilayah berharap agar perbaikan drainase dapat segera direalisasikan,” jelasnya.

Selain itu, masalah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga menjadi perhatian. Saat ini, dari 200 usulan RTLH di Kelurahan Pamoyanan, baru 22 yang terealisasi.

“Mudah-mudahan ke depan ada intervensi dari DPRD untuk merealisasikan usulan RTLH yang menjadi prioritas,” tambahnya.

Terkait fasilitas kesehatan, Wishnu juga menyoroti kondisi Posyandu yang membutuhkan perhatian lebih.

“Di Pamoyanan, Puskesmas Pembantu (Pustu) belum selesai dibangun, dan beberapa Posyandu di RW juga dalam kondisi tidak layak. Ini akan kami data dan prioritaskan perbaikannya,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Wishnu juga membahas efisiensi anggaran sesuai dengan instruksi Presiden. Pemerintah Kota Bogor telah menindaklanjuti hal ini melalui surat edaran Sekda Kota Bogor, yang meminta OPD mulai melakukan penghematan.

“Beberapa kegiatan seperti perjalanan dinas, ATK, dan forum diskusi mulai dihilangkan untuk efisiensi. Namun, tantangannya adalah APBD daerah yang belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kebijakan pusat,” jelasnya.

Saat ini, DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sedang membahas perombakan APBD agar selaras dengan kebijakan nasional.

“Kami berharap efisiensi ini tidak berdampak negatif pada masyarakat. Program-program yang menyentuh langsung, seperti jaring pengaman sosial, pendidikan, dan kesehatan, tetap menjadi prioritas,” tegas Wishnu.

Sementara itu Lurah Pamoyanan, Erwin, turut menyampaikan bahwa pembangunan RTLH dan Posyandu masih menjadi prioritas warga.

“Tahun ini hanya ada satu pembangunan Posyandu di RW 09, sementara tahun sebelumnya ada tiga RW yang dibangun. Usulan selalu diajukan, tapi realisasinya masih terbatas,” kata Erwin.

Ia juga menyoroti kebutuhan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan drainase, mengingat kondisi tanah di Pamoyanan yang berbentuk terasering.

“Masalah drainase ini memang sulit. Jika air dibuang ke kanan, akan menggenangi satu wilayah, jika ke kiri akan menggenangi wilayah lain. Maka, solusi drainase harus benar-benar dipikirkan secara matang,” jelasnya. (Ery)