Tegas! DPRD Kota Bogor Desak Diskominfo Percepat Blokir Situs Game Online Terlarang

Mediabogor.co, BOGOR – DPRD Kota Bogor mendesak Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mempercepat upaya pemblokiran situs yang menyediakan layanan game online terlarang. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan dampak sosial yang mulai dirasakan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Said Muhammad Mohan, meminta Pemerintah Kota Bogor menyelaraskan langkah penanganan dengan kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam memperkuat pemblokiran situs-situs terlarang.

Menurut Mohan, Diskominfo harus memiliki respons cepat ketika menemukan maupun menerima laporan mengenai situs yang masih aktif diakses masyarakat.

“Kita fokusnya ke pemblokiran. Pemerintah pusat kan fokus ke masalah pemblokiran, kita ingin apa yang menjadi semangat pemerintah pusat kemudian linear dilakukan juga oleh Pemerintah Kota Bogor, dalam hal ini Diskominfo,” ujar Mohan, Jumat (6/11/2026).

Situs Diblokir, Muncul Lagi dengan Alamat Baru

Mohan mengungkapkan, hingga saat ini Diskominfo belum menerima laporan masyarakat terkait situs game online terlarang yang perlu segera diblokir.

Padahal, keberadaan situs semacam itu dinilai cukup dinamis. Ketika satu situs berhasil diblokir, pengelolanya dapat kembali membuat situs baru dengan menggunakan nama maupun alamat berbeda.

Kondisi tersebut membuat pemerintah dituntut bergerak lebih cepat agar upaya pemblokiran tidak terus tertinggal dari kemunculan situs-situs baru.

“Diblokir satu, dia akan tumbuh lagi. Diblokir lagi, dia akan tumbuh lagi. Nah, itu tidak boleh kalah cepat. Jadi pemerintah harus lebih cepat daripada mereka berganti-ganti nama,” tegasnya.

Selain mempercepat pemblokiran, Mohan juga mendorong Diskominfo Kota Bogor menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses masyarakat.

Dengan adanya saluran pelaporan tersebut, warga diharapkan dapat berperan aktif memberikan informasi apabila menemukan situs game online terlarang yang masih beroperasi.

DPRD berharap upaya pemblokiran dapat dilakukan secara lebih responsif dan berkelanjutan, sehingga akses terhadap layanan game online terlarang dapat ditekan dan dampak sosialnya tidak semakin meluas.