Datangi Kantor BKAD, DPRD Kota Bogor Minta Aset Idle Pemkot Dioptimalkan untuk Tambah PAD

Mediabogor.co, BOGOR – Komisi II DPRD Kota Bogor melakukan kunjungan kerja ke kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor di Jalan Pemuda No. 31, Kecamatan Tanah Sareal pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka pendampingan serta mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan aset-aset milik pemerintah yang belum tergarap maksimal.

Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Achmad Rifki Alaydrus mengatakan bahwa selama ini penopang utama pendapatan daerah masih didominasi oleh sektor pajak. Oleh karena itu, skema pengolahan dan pendataan aset mangkrak atau idle milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor perlu terus diperbarui agar mendatangkan nilai tambah secara finansial.

“Kita datang dalam rangka pendampingan positif untuk peningkatan pendapatan di OPD incomer yang saat ini kita datangi, yaitu BKAD. Kita minta data terkait lahan-lahan idle yang masih memungkinkan untuk meningkatkan pendapatan sebab selama ini pendapatan terbesar kita dari pajak, nah sekarang kita coba maksimalkan dari aset-aset yang ada,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, salah satu upaya optimalisasi aset yang tengah digodok adalah mengubah skema pengelolaan dari sewa biasa menjadi sistem lelang terbuka. Lahan-lahan potensial seperti fasilitas parkir dan Gedung Wanita di Jalan Sudirman bakal menjadi objek yang difokuskan dalam mekanisme baru ini agar kontribusinya terhadap target PAD Kota Bogor dapat terakselerasi.

“Kalau hanya disewakan, hasilnya nanti cenderung kecil. Maka berupaya untuk dilelangkan agar peningkatan pendapatannya bisa maksimal. Siapa penawar terbesar dalam lelang tersebut, dia yang akan memanfaatkan asetnya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BKAD Kota Bogor, Lia Kania Dewi mengapresiasi dukungan dan masukan dari pihak legislatif. Menurutnya, mekanisme lelang untuk aset idle seperti lapangan parkir memungkinkan kompetisi harga di tingkat investor secara transparan dan dinamis.

“Melalui lelang, nilainya tidak stuck di angka yang ditentukan, tetapi para investor bisa bersaing untuk mendapatkan nilai di titik paling optimal. Selain itu, DPRD juga mendorong BKAD berperan sebagai marketing asset untuk mengoptimalkan aset-aset idle lainnya,” ujarnya.

Di sisi lain, Lia memastikan bahwa optimalisasi aset tidak akan mengabaikan pelaku usaha kecil. Pemkot Bogor telah menyiapkan skema insentif penyesuaian tarif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ingin memanfaatkan aset daerah.

“Untuk UMKM diberikan insentif pengurangan nilai sewa, dan alhamdulillah regulasinya sudah ada di Peraturan Wali Kota. Kami selalu bekerja sama dengan Komisi II DPRD sebagai mitra strategis dalam pengelolaan aset daerah,” katanya.