SIPEKA Jadi Senjata Bakesbangpol Kota Bogor Petakan Potensi Konflik Sosial

Mediabogor.co, BOGOR – Upaya menjaga stabilitas sosial dan politik di Kota Bogor terus diperkuat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Salah satu langkah yang dilakukan yakni mengembangkan Sistem Pemetaan Kerawanan (SIPEKA) sebagai instrumen digital untuk mendukung kewaspadaan dini di tengah dinamika masyarakat.

Program tersebut dipaparkan Bakesbangpol Kota Bogor pada Kamis (20/8/2026). Kepala Bakesbangpol Kota Bogor, Hidayatulloh, mengatakan SIPEKA dikembangkan untuk menghimpun berbagai informasi mengenai potensi kerawanan secara lebih terstruktur dan terintegrasi.

Menurutnya, sistem tersebut dapat menjadi sarana untuk mendeteksi sekaligus memetakan persoalan yang berkaitan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, hingga agama (Ipoleksosbudhankam).

“SIPEKA ini dirancang agar informasi sekecil apa pun terkait dinamika Ipoleksosbudhankam dapat terintegrasi. Kita ingin data lapangan menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan, bukan lagi sekadar asumsi,” ujar Hidayatulloh.

Ia menjelaskan, keberadaan SIPEKA juga diharapkan mampu mempercepat respons pemerintah terhadap persoalan yang muncul di tingkat masyarakat. Salah satu contohnya ketika ditemukan potensi kerawanan sosial seperti maraknya praktik pinjaman ilegal atau bank emok di suatu wilayah.

Data yang masuk, kata dia, dapat menjadi bahan bagi organisasi perangkat daerah terkait untuk mengambil langkah penanganan. Dinas teknis nantinya dapat memberikan intervensi sesuai kebutuhan, termasuk melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.

Hidayatulloh menilai sistem tersebut penting karena pola penyampaian informasi kewaspadaan dini selama ini masih kerap dilakukan melalui komunikasi personal maupun aplikasi pesan instan. Kondisi itu membuat informasi berpotensi tidak terdokumentasi secara sistematis.

Di sisi lain, karakteristik Kota Bogor yang memiliki masyarakat heterogen juga menjadi perhatian Bakesbangpol. Berdasarkan data yang dimiliki, terdapat sedikitnya 286 organisasi kemasyarakatan yang aktif dan terdaftar, dengan latar belakang keagamaan, kepemudaan, sosial, adat, hingga kebudayaan.

Untuk memperkuat ketahanan masyarakat, Bakesbangpol juga mengoptimalkan keberadaan 136 penyuluh wawasan kebangsaan yang ditempatkan di 68 kelurahan.

Hidayatulloh menyebut para penyuluh tersebut memiliki peran penting dalam memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila, menangkal penyebaran informasi bohong, sekaligus mengantisipasi potensi konflik sosial sejak dini.

“Di tengah berbagai keterbatasan, kita tetap harus hadir dan mewarnai masyarakat. Kehadiran 136 penyuluh wawasan kebangsaan di 68 kelurahan bertujuan memberikan pengayaan nilai Pancasila, mencegah penyebaran hoaks, serta meminimalisir potensi gesekan sosial sejak dini,” katanya.

Selain penguatan sistem kewaspadaan, Bakesbangpol juga membuka ruang kolaborasi dengan insan pers dalam mendukung pelayanan publik dan penyebaran informasi kepada masyarakat.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor, Herman Indrabudi atau yang akrab disapa Kang Aldho, mengapresiasi langkah tersebut. Ia mendorong agar kolaborasi pelayanan publik yang sebelumnya telah dilakukan dapat digelar secara rutin.

Menurutnya, pelayanan terpadu dapat melibatkan berbagai instansi sehingga masyarakat memiliki lebih banyak akses terhadap layanan pemerintahan dalam satu kegiatan.

“Ke depan, kami berharap pelayanan publik terpadu ini bisa dilaksanakan secara rutin, misalnya sebulan sekali. Tidak hanya layanan kependudukan dan perizinan, tetapi juga menggandeng BPN untuk pertanahan serta Imigrasi untuk pembuatan paspor di hari libur,” kata Kang Aldho.

Ia menilai keterlibatan berbagai lembaga dalam pelayanan publik akan memberikan kemudahan, terutama bagi warga yang memiliki keterbatasan waktu karena aktivitas pekerjaan.

Kang Aldho juga menilai komunikasi langsung antara pemerintah daerah dengan wartawan perlu terus diperkuat. Menurutnya, akses terhadap sumber informasi utama akan membantu media menghasilkan pemberitaan yang akurat dan berimbang.

“Teman-teman media mendapatkan fakta dan data langsung dari sumber utama, sehingga pemberitaan yang sampai ke masyarakat benar-benar berimbang, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.