Resah Dipimpin Bima Arya, LSM Gerak Ajak Masyarakat Untuk Tidak Memilih Calwalkot Korup

mediabogor.com, Bogor – LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Bogor mengadakan obrolan diskusi Warung Kopi dengan bertemakan “Mencari Walikota Bogor Anti Korupsi” yang di Savana Camp, Bogor. Dalam obrolan tersebut hadir sejumlah tokoh partai seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Menurut Ketua LSM Gerak M. Sufi, bahwa rakyat Kota Bogor resah dipimpin oleh Walikota Bima Arya yang menyandang status sebagai pleger terkait perkara korupsi markup pengadaan tanah Jambu Dua sebagaimana disebut dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung.

“Pemimpin harus menjadi tauladan bagi rakyatnya. Dengan disebut Bima Arya sebagai pleger dalam kasus korupsi Jambu Dua, maka menjadi contoh yang tidak baik. Mestinya yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Saatnya rakyat Kota Bogor mencari Walikota anti korupsi,” kata Sufi kepada wartawan.

Menanggapi hal itu sejumlah tokoh partai angkat bicara, diantaranya Sekretaris DPC PDIP Kota Bogor Atty Somaddikarya yang menolak tegas pemimpin korup di Kota Bogor.

“Kami menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Namun PDIP komitmen mendukung pemberantasan korupsi,” kata Atty.

Lanjut, Sekretaris DPC Partai Nasdem Roy Firdaus akan memperjuangkan mengusung cawalkot yang anti korupsi.

“Kami berpandangan sudah saatnya Kota Bogor dipimpin oleh walikota yang tidak terindikasi korupsi untuk Kota Bogor yang lebih baik,” tegasnya.

Setelah itu, Sekretaris Bidang Ekuintek DPW PKS Jawa Barat Najamudin, mengakui bahwa persyaratan calon kepala daerah di PKS harus bebas korupsi.

“Sudah tentu PKS akan mengusung calon kepala daerah yang memiliki komitmen anti korupsi,” kata Najamudin.

Hal senada disampaikan Bendahara DPD Partai Golkar Kota Bogor Reflianosa Ibrahim.

“Kami akan memperjuangkan cawalkot yang anti korupsi. Itu harga mati,” katanya.

Sementara Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan DPC PPP Kota Bogor Rachmat Imron Hidayat menegaskan, Bima Arya sebagai pejabat negara harusnya malu disebut sebagai pleger korupsi dan mengundurkan diri. Kenapa? Karena dalam ajaran Islam, malu merupakan sebagian dari iman.

“Harusnya malu dan mundur. Itu lebih terhormat dan tanda memiliki iman,” katanya.

Sementara itu, dalam obrolan tersebut turut dihadir Ketua Umum DPN Gema Kosgoro Untung Kurniadi, Ketua Badko Himpunan Mahasiswa Islam Jabodetabek Robby Syahrir, Ketua KNPI Kota Bogor terpilih Bagus Maulana, pengamat media sosial Abdul Kholik, Ketua Yayasan Pendidikan Politik dan Pembangunan Nasional Bambang Pria Kusuma, Ketua Pemuda Muslim Indonesia Adam Malik. (AW).