PKS Mulai Buka Pintu

mediabogor.com, Bogor – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam waktu dekat ini akan membuka penjaringan Bakal calon Walikota Bogor di kalangan eksternal untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 – 2023. Menurut Ketua DPD PKS Kota Bogor, Atang Tristanto, Penjaringan untuk kalangan eksternal akan dibagi menjadi tiga tahapan. Tiga tahapan itu diantaranya adalah PKS mendengar, mendekat dan memilih dengan tema “Jaring Mutiara”.

“Tahapan PKS mendengar akan dilakukan pada 1 sampai 7 Juli 2017, targetnya adalah mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat siapa kiranya tokoh-tokoh eksternal yang dianggap sangat layak, memiliki kapabilitas dan kapasitas untuk memimpin Kota Bogor,” ujar Atang di Sekretariat DPD PKS Kota Bogor, kepada awak media

Selain itu, Atang mengatakan, bahwa masukan atau usulan tersebut bisa disampaikan melalui surat atau datang langsung ke sekretariat DPD PKS Kota Bogor atau bisa juga melalui SMS (Short Message Service), WhatsApp ataupun telpon ke nomor 081314106500.

“Kami akan verifikasi semua usulan setelah itu mulai 8 sampai 30 Juli 2017 kami juga akan silaturahmi ke nama-nama balon dari eksternal yang potensial. Karena kami tidak hanya sekedar menyeleksi administrasi dan biodata saja, tapi langsung mendalami ide, konsep, gagasan yang bersangkutan termasuk kedekatan emosionalnya​,” jelas dia.

Setelah itu, pada tanggal 1 Agustus 2017 memasuki tahapan PKS memilih akan dipilih balon dari eksternal yang nantinya akan digabungkan dengan tiga nama bakal calon dari internal untuk diusulkan dan diputuskan oleh DPP PKS.

“Kami siap menerima dan siap melaksanakan ketika rekomendasi dari DPP itu jatuh kepada balon eksternal, tidak kepada balon internal, tinggal tugas kami nanti mengkomunikasikan hasil rekomendasi tersebut ke kawan koalisi Gerindra ataupun ke partai politik lain,” ucapnpnya.

Atang menambahkan, Untuk penjaringan balon Walikota Bogor Periode 2018 – 2023 dari eksternal terbuka bagi siapa pun dan bisa diusulkan oleh masyarakat.

“Kami tidak membatasi sepanjang sesuai dengan persyaratan untuk mengikuti Pilkada. Karena kami ingin melaksanakan jargon Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila,” pungkasnya. (AW).