Pentingnya Upaya Menanggulangi Bencana Baik Pra dan Pasca Bencana

Mediabogor.co, BOGOR- Maraknya bencana yang terjadi di Indonesia dalam satu tahun terakhir telah mendorong Direktorat Publikasi ilmiah dan Informasi Strategis (DPIS) IPB untuk menyelenggarakan The 18th Strategic Talk secara daring dengan mengangkat tema “Menyoroti Bencana di Indonesia Dampak, Penanggulangan, dan Pencegahan”,

Kegiatan dibuka oleh Asisten Direktur Informasi Strategis DPIS IPB Akhmad Faqih. Dalam sambutannya, Akhmad Faqih menyoroti pentingnya upaya menanggulangi bencana baik pra dan pasca bencana, termasuk aspek kesiapan masyarakat, serta dukungan kebijakan dari pemerintah.

Rifai, Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, menguraikan persoalan kebencanaan, yaitu Indonesia sebagai negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi menurut laporan World Risk Report 2016. Hal ini dipicu oleh tingginya tingkat keterpaparan (minimnya infrastruktur) dan kerentanan terhadap bencana.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, bencana hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, dan puting beliung) mendominasi jumlah kejadian bencana.

Rifai juga menyoroti pentingnya kolaborasi “Penta Helix”, dengan melibatkan pihak Pemerintah, Lembaga Usaha, Akademisi (Tri Dharma Perguruan Tinggi), dan peran serta media, serta pelibatan akademisi dan pakar secara massif.

Eva Anggraini dosen Departemen Sumberdaya Alam dan Lingkungan, FEM IPB menguraikan pentingnya memahami aspek SDA dan valuasi dampak bencana, mengingat pentingnya peran SDA bagi perekenomian. Karakteristik non-excludable pada SDA milik bersama dan barang publik mendorong eksternalitas negatif yang masif yang sering kali berujung pada bencana.

Kondisi ini sangat erat kaitanya dengan tata kelola SDA serta mitigasi bencana yang belum tepat, jelas jelas Eva Anggraini yang juga merupakan Direktur Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis, IPB.

Dampak dari bencana tidak sedikit, dan itu adalah kerugian yang harus ditanggung oleh society. Dalam menilai SDAL, maka tidak bisa kita hanya hanya mengukur nilai tangible saja, melainkan harus mempertimbangkan nilai intangible yaitu jasa-jasa lingkungan, seperti manfaat hasil hutan sebagai penyedia jasa air, penyerap karbon, menjaga iklim mikro, dan pencegah erosi, yang justru memiliki nilai yang jauh lebih besar.

Untuk menilai dampak bencana, Eva Anggraini mengungkapkan beberapa teknik yang dapat digunakan, baik yang menggunakan pendekatan harga pasar (revealed preferences) maupun pendekatan non-pasar (stated preference) dengan mengukur willingness to pay untuk mempertahankan suatu jasa lingkungan agar terhindar dari bencana.

Syamsul Bahri Agus Sekretaris Pusat Studi Bencana (PSB) IPB menyoroti aspek mitigasi dan pembangunan berkelanjutan. Dalam uraiannya ia menjelaskan penanggulangan bencana di dunia telah mengalami perubahan paradigma, yaitu dari responsif menjadi preventif, dari sektoral menjadi multisektoral, dari tanggung jawab pemerintah menjadi tanggung jawab bersama, dari sentralisasi menjadi desentralisasi, dan dari tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bencana.

Ia menjelaskan, pengurangan risiko bencana menjadi penting karena beberapa hal, yaitu: 1) Bencana adalah masalah kompleks (faktor lingkungan hingga pembangunan), 2 ) Kesiapan secara konvensional perlu, namun saat ini belum lengkap dan menyeluruh, dan 3) Pemaduan dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pengambilan keputusan dan kegiatan sehari-hari akan membantu pembangunan berkelanjutan. (Nick)