Terkait Kasus Dana Hibah Kemenkraf, Kejari Kota Bogor Periksa Beberapa Saksi

Terkait Kasus Dana Hibah Kemenkraf, Kejari Kota Bogor Periksa Beberapa Saksi

Mediabogor.id, Bogor – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor, Jawa Barat kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait kasus dana hibah pariwisata tahun anggaran 2020 yang diperoleh dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Bogor, Cakra Yudha menyatakan, hari ini meminta keterangan dari pengelola hotel mengenai dana hibah.

“Kita hari ini ada pemanggilan lagi mengenai dana hibah kemenkraf.” Ujarnya kepada mediabogor.id, Jumat (29/1/2021).

Ia juga tidak menyebutkan siapa yang sudah dimintai keterangan pada saat pemeriksaan,”Untuk itu, ikuti proses perkembangannya,”katanya

Saat ditanya mengenai kapan kasus dana hibah akan dinaikan statusnya menjadi penyidikan. Cakra tidak berbicara banyak.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor, Atep Budiman menjelaskan, di Kota Bogor ada sekitar 80 hotel dan restoran yang mendapatkan bantuan dana hibah. Untuk jumlahnya sangat berbeda beda yang harus disesuaikan dengan kontribusi pajak kepada Pemkot Bogor.

“Anggarannya paling kecil Rp400 ribu hingga Rp2 miliar. Tergantung berapa pajaknya ke pemkot,” jelasnya.

Lebih lanjut kata atep syarat yang utama untuk mendapatkan bantuan hibah tersebut harus memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), yang tertib pajak tahun 2019 dan masih beroperasi pada Agustus 2020.

“Itu menjadi satu syarat utama untuk pengajuan dana hibah. “Lanjut atep

Sebagai informasi tahun lalu (2020). Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mendapatkan bantuan hibah sebesar Rp73 miliar dari Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bantuan yang diberikan tersebut diharapkan mampu memulihkan sektor pariwisata yang terpuruk akibat adanya pandemi covid19 yang melanda Indonesia terutama di Kota Bogor.

Sementara untuk jumlahnya tersebut yakni 70 persen diberikan kepada hotel dan restoran. Sedangkan 30 persennya diduga displit kesejumlah Organisasi Perangkat Daerah (ODP). (Andi)