Pemprov Jabar Siap Salurkan Bansos Warga yang Terkena Dampak Covid 19
Pemprov Jabar Siap Salurkan Bansos Warga yang Terkena Dampak Covid 19
Mediabogor.id, BOGOR- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah merealisasikan Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang terkena dampak akibat pandemi COVID-19.
Namun jika masih ada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dan layak untuk diberi bantuan bisa mengadukan langsung melalui apliksi fitur Pusat Informasi Koordinasi covid https://pikobar.jabarprov.go.id/ (Pikobar)
“Jadi ada aplikasi khusus di Jawa barat namanya pikobar pusat informasi koordinasi covid, itu tinggal clik di fitur aduan sampaikan alasan kenapa anda merasa terlewat dan merasa berhak termasuk semua perantau yang ada di koya Bogor dan Bodebek yang KTP yah bukan Bodebek tetap kita bantu seperti halnya kita membanti yang berktp Jawa barat sehingga jangan khawatir tinggal tadi tanyakan ke RT RW yah anda kelompok 123456 atau 7 atau adukan lewat fitur tadi,” ucap Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) saat mengikuti penyaluran bantuan di kantor pos Cibadak, Jalan Sholeh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu (15/2/20).
Selain itu, kata dia, bantuan ini merupakan komitmen Pemerintah Jawa Barat kepada mereka-mereka yang sudah terdata untuk mendapatkan bantuan, rata-rata mereka-mereka yang berada di 30-40% ekonomi terbawah.
“Jadi kalau disebut, pak semua terdampak? betul semua terdampak! Tapi dengan keterbatasan memang tidak bisa semua mendapatkan bantuan sembako dan uang tunai seadanya. Ini untuk kelompok yang paling bawah menurut survey,” jelas kang Emil.
Masih kata Kang Emil, di Jawa barat dan Bodebek, bantuan itu ada tujuh, ada kartu PKH, Kartu sembako, bansos presiden yang baru akan datang lima hari lagi, kemudian ada kartu pra kerja pendaftaran sudah di mulai untuk pengangguran dan PHK, kalau di desa ada dana desa yang didahulukan, kemudian baru bantuan provinsi yang hari ini disaksikan dan nanti kalau ada yang kurang-kurang ada dana dari Kota Bogor.
“Kepada mereka yang mungkin di jalanan yang tidak terdata secara formil itu ada gerakan nasi bungkus kalau di kota Bogor dilakukan di kecamatan ada yang dilakukan kantor-kantor kodim dan koramil itu terserah yang penting kunci yah satu tidak boleh ada kelaparan selama PSBB Jawa barat,” imbuhnya. (Nick)
Berikan Komentar