Pakar IPB University Soroti Ekonomi Politik Korupsi di Indonesia

Mediabogor.co, BOGOR – Prof Didin Damanhuri, Guru Besar IPB University dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen mengatakan kaget dengan kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) Gubernur Sulawesi Selatan. OTT ini terjadi pada tanggal yang sama dengan acara diskusi dan bedah buku Terobosan Penanggulangan Korupsi di Indonesia: Merespon Index Korupsi 2020 dan Bedah Buku Riset Ekonomi Politik Korupsi, Perburuan Rente, Kemiskinan, Ketimpangan, dan Kelembagaan Ekonomi yang digelar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University dan ICMI Bogor, pekan lalu.

Dalam paparannya dikatakan bahwa korupsi di Indonesia telah berjalan sangat panjang, praktis tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan, Modus baru korupsi sejak era reformasi dan demokrasi yang sangat menghawatirkan adalah akibat adanya “high cost of politics” dari sistem politik yang berkembang (multiparty system) baik dalam rangka Pemilu Presiden, DPR, Pilkada Gubernur dengan DPRDnya maupun Pilkada Walikota dan Bupati dengan DPRDnya masing-masing.

Narasumber yang hadir dalam acara ini adalah Dr Abdulah Hehamahua (Mantan Penasehat KPK), Adnan Topan (ICW), Dr Sahara (Ketua Departemen Ilmu Ekonomi IPB University) dan Dr Ahyar (Ketua Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan IPB University), Dr Zulhamsyah (Direktur Biotrop) dan Pirli Ramdani (Penulis).

Buku Riset Ekonomi Politik Korupsi, Perburuan Rente, Kemiskinan, Ketimpangan, dan Kelembagaan Ekonomi merupakan kumpulan hasil riset mahasiswa IPB yang kembali ditulis ulang oleh Prof Didin Damanhuri dan Prima Gandhi.

Dalam sambutannya Rektor IPB University, Prof Arif Satria mengatakan bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki modal sosial tinggi. Salah satu ciri bangsa bermodal sosial tinggi banyak orang dapat dipercaya dan tidak melakukan korupsi.

Sementara itu Dekan FEM Prof Nunung Nuryartono mengatakan bahwa buku ajar ini merupakan kado 20 tahun FEM IPB University. Dengan adanya buku ajar ini diharapkan ke depan semakin banyak mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University yang melakukan riset ekonomi politik menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

Adnan Topan dalam awal paparannya mengatakan sangat prihatin melihat OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap Gubernur Sulawesi Selatan. Padahal Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Nurdin Abdullah adalah salah satu role model pemimpin bersih dan sempat mendapatkan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA).

 Dr Ahyar dalam kesempatan ini juga mengatakan bahwa korupsi berdampak luas terhadap keadaan sumberdaya dan lingkungan akibat makin terjadi semena-mena exploitasi sumberdaya alam (SDA) pertambangan, perkebunan, kelautan dan seterusnya dengan modus berkolusi antara “Pemegang Otoritas dan Pengusaha”.

Hal itu pada gilirannya juga berakibat terhadap kerugian negara yang makin berkali lipat, baik secara finansial maupun menipis dan rusaknya sumberdaya alam yang tidak pulih (unrenewable reseources).

Dr Sahara menyambut baik penerbitan buku ini. Selain itu ia mengatakan bahwa korupsi merupakan extra ordinary crimes yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi juga menciptakan kondisi negara mengalami kesulitan untuk memecahkan problem sosial-ekonomi (kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan), sosial-politik (rendahnya kualitas birokrasi, pemerintahan, parlemen dan peradilan) sosial-budaya (rendahnya etos kerja, karakter, ahlak penyelenggara pelayanan publik) dan hukum (sulitnya dalam penegakan hukum dan memperoleh keadilan dalam masyarakat).

“Dengan demikian, kesemuanya akan berujung kepada rendahnya kualitas dan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan secara komprehensif dalam sistem pemberantasan korupsi sehingga menjadi lebih efektif dan berdampak terhadap perbaikan di segala bidang (sosial-ekonomi, sosial-politik, sosial-budaya dan hukum),” ujarnya. (Red)