
Moderasi beragama: Modalitas Berpengaruh Bagi Dunia, Benarkah?
Mediabogor.co, BOGOR – Moderasi beragama di Indonesia jadi modalitas yang besar pengaruhnya. Untuk itu, Indonesia mendesak ke G20 agar kemajuan ekonomi tak mendegradasi kemanusiaan berupa kerusakan lingkungan hingga perdagangan orang. Hal ini disampaikan oleh Ahli Utama Kantor Staf Presiden Prof Siti Ruhaini Dzuhayatin di Forum Lintas Agama G20 Tahun 2023 di New Delhi, India, 8-10 Mei 2023 lalu.
”Moderasi beragama di Indonesia dinilai (sebagai) modalitas yang sangat besar pengaruhnya. Jadi, Indonesia dinilai bisa mendesakkan pesan-pesan moral ke G20 agar kemajuan ekonomi tidak mendegradasi kemanusiaan seperti (kasus-kasus) human traficking (perdagangan orang) dan (kerusakan) lingkungan,” ujar Ruhaini. Forum Lintas Agama G20 ini juga berkonsentrasi pada tema Presidensi G20 India: Satu Bumi, Satu Keluarga, dan Satu Masa Depan. KTT G20 di India akan diselenggarakan September mendatang.
Ruhaini juga mengatakan, salah satu pendekatan yang dibangun oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Leimena Institut adalah literasi beragama. Di sini, pemahaman mengenai agama lain berikut tradisinya dibagikan. Dengan demikian, seorang warga bisa tetap menganut agamanya dengan baik, tetapi mengetahui tradisi agama lain. Ketangguhan sosial ini perlu terus dirawat melalui saling percaya dan menguatkan faktor-faktor yang paling mendasar, yakni keberagaman, agama, dan budaya.
Selain itu, penghargaan pada kemanusiaan juga ditegaskan melalui prioritas Indonesia untuk menghentikan praktik-praktik perdagangan manusia dari hulu ke hilir. Karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas. Para tokoh agama dan lembaga agama memiliki peran sentral dan strategis untuk bisa mencegah dengan memberikan pedoman moral. Penghargaan sesama manusia dinilai akan menghindari kemungkinan eksploitasi sesama warga negara. Pada akhirnya, nilai-nilai kemanusiaan dan pelestarian lingkungan tak ditinggalkan dalam kemajuan ekonomi.
Chief Executive of Interfaith Alliance for Safer Communities Dana Humaid Al Marzouqi menilai kerja sama lintas agama adalah medium yang sangat efektif untuk menyatukan manusia dari berbagai belahan dunia. Ke depannya, semua peserta forum diharapkan mampu menyuarakan rekomendasi (kompas.id, 11/5/2023).
Moderasi Beragama di Indonesia Modalitas Berpengaruh bagi Dunia, Benarkah?
Paham moderasi beragama sejak lama telah digulirkan oleh beberapa kelompok di Indonesia, bahkan menteri agama Yaqut Cholil Qoumas mencanangkan tahun 2023 sebagai tahun kerukunan beragama yaitu dengan menerapkan moderasi beragama. Agama Islam dihadapkan pada paham keterbukaan, toleransi, semua agama sama dan tidak mencakup politik. Dimoderasi, seolah selama ini Islam yang berasal dari Wahyu Allah SWT dan dibawa oleh Rasulullah tidak sesuai zaman.
Indonesia kemudian memasarkan moderasi beragama sebagai solusi atas problem masyarakat saat ini dan peran pentingnya untuk kemajuan dunia. Benarkah akan membawa hasil sesuai yang diinginkan? Rasanya kebijakan ini salah sasaran, sebab problematika umat yang terjadi hari ini bukan disebabkan Islam sehingga perlu dimoderasi, namun kapitalisme yang ditanamkan oleh bangsa barat agar Islam tak tegak, kaum Muslim tidak bisa hidup dalam naungan Islam.
Sebab jika benar Islam kembali berjaya dan menguasai dunia sebagaimana dahulu dalam sejarah yang gemilang, kaum kafir tidak akan bisa memuaskan hasratnya untuk menguasai dunia dan menjajah negeri-negeri kaum Muslim untuk dieksploitasi kekayaannya. Melanggengkan penjajahan gaya baru, bukan dengan angkat senjata tapi dengan penandatanganan kesepakatan bilateral hingga multilateral.
Sejatinya moderasi beragama justru menjauhkan umat dari agamanya, yang pada akhirnya akan menimbulkan persoalan baru yang membahayakan umat. Sebab, moderasi beragama justru menjadi alat untuk memecah belah umat, menjadikan umat kehilangan gambaran yang benar tentang Islam sehingga tak lagi mendedikasikan hidupnya untuk ketinggian agama Allah. Bahkan pola sikap dan pola pikirnya akan sama dengan kafir yang mengambil sekulerisme dan liberalisme.
Demikian pula problematika umat di dunia tidak akan selesai dengan moderasi, apapun itu, mulai dari lingkungan hingga perdagangan manusia. Apalagi sekadar mengandalkan moral dan nilai-nilai kemanusiaan yang dianggap universal jelas makin membuat persoalan ruwet sebab tidak ada standar baku terkait apa yang boleh dan tidak dalam nilai kemanusiaan. Justru kapitalisme memanfaatkan apa saja yang bisa menjadi komoditas agar mendapatkan keuntungan.
Kapitalisme tak mengenal halal haram, juga tak mengenal batasan kepemilikan negara, umum atau individu. Asalkan ada uang maka semua bisa berjalan,termasuk perdagangan manusia yang itu menjadi bagian dari industri kapitalisme.
Persoalan Dunia Butuh Islam
Kapitalisme harus dicabut dan diganti dengan syariat Islam. Sebab, Islam tak sekadar agama ruhiyah. Islam juga mengatur dunia, sebab dunia adalah tempat berbekal sebelum semua kembali ke asal, akhirat. Dan dunia juga tempat beramal Shalih yang di akhirat kelak harus dipertanggungjawabkan sekaligus legowo menerima hasilnya, surga atau neraka.
Oleh karenanya, Islam menjadikan akidah Islam sebagai asas dan menjadikan umat paham akan agamanya serta mengamalkan dengan penuh kesadaran dalam penjagaan negara. Pemimpin dalam Islam adalah orang yang takwa, bersedia memimpin negara berdasarkan syariat.
Hukum dan sanksi akan ditegakkan secara tegas dan adil. Terutama kepada para penista agama, moderasi beragama adalah salah satu bentuk penistaan agama, atas kepercayaan yang tak lagi diragukan kebenarannya sebab berasal dari Allah SWT sendiri, sebagaimana firmanNya yang artinya,“Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.” ( QS Ali Imran:19).
Negara dalam Islam, wajib menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok rakyatnya dari sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan. Haram hukumnya menelantarkan urusan rakyat untuk kemudian fokus pada kepentingan oligarki dan korporasi. Bahkan hanya memposisikan peran sebagai regulator kebijakan yang memudahkan investor asing mengeksploitasi SDA dan SDM negeri ini. Haram pula hukumnya hingga rakyatnya terpaksa harus bekerja di luar negeri jauh dari keluarganya dan minim perlindungan.
Negara dalam Islam memiliki kewajiban untuk menerapkan Islam secara kaffah dan mendakwahkannya ke seluruh penjuru dunia. Bukan Islam yang dimoderasi bahkan disandarkan pada piagam PBB sebagai manifestasi kesamaan hak-hak manusia sedunia. Sebab Islam dengan akidah dan syariatnya sangat sempurna memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh manusia. Rahmatan Lil Aalamin. Wallahu a’lam bish showab.
Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban
Berikan Komentar