Kota Bogor Kembali Padat, Pemkot Akan Evaluasi Ganjil-Genap

Mediabogor.co, BOGOR – Pemerintah Kota Bogor memberi sinyal terkait penerapan kembali ganjil-genap pekan depan, dalam rapat evaluasi Satgas Covid-19 yang akan datang. Tentunya hal itu akan diterapkan sesuai dengan data terbaru Covid-19, seiring dengan kembali padatnya sejumlah ruas jalan di Kota Bogor.

“Kalau macet Kota Bogor, Covid naik, itu pembelajaran buat semua. Semuanya main data, kita pakai data semuanya dalam menentukan kebijakan,” kata Wali Kota Bogor Bima Arya, kepada wartawan Sabtu (6/3/2021).

Bima Arya mengatakan, saat Pemkot Bogor meniadakan ganjil-genap, terjadi peningkatan kendaraan yang masuk ke Kota Bogor. Padahal, kondisi lalu lintas di Kota Bogor terpantau lengang selama satu bulan terakhir.

Menurutnya, ditiadakannya ganjil-genap ini dimanfaatkan warga untuk pergi keluar rumah. Oleh karena itu, Bima Arya akan mengusulkan Satgas Covid-19 untuk melakukan evaluasi pada Selasa (9/3) yang akan datang sambil melihat perkembangan data Covid-19 di Kota Bogor.

“Saya akan mengusulkan kepada Satgas, hari Selasa kita evaluasi lagi lah. Apakah betul-betul minggu depan juga kita tidak berlakukan, sambil mempelajari data-data lain,” tegasnya.

Meski demikian, Bima Arya menegaskan, ganjil-genap yang diterapkan di Kota Bogor tidak hanya terkait dengan lalu lintas. Namun juga sebagai salah satu cara Satgas Covid-19 Kota Bogor menekan laju Covid-19 itu sendiri.

“Ini kan bukan hanya soal lalu lintas, tetapi ini soal protokol kesehatan, dan menekan laju Covid. Data minggu ini juga kan baru ketahuan minggu depan, jadi kita harus sabar menunggu datanya,” ungka Bima.

Namun, walaupun ganjil-genap ditiadakan, tim Crowd Free Road (CFR) yang digagas oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga tetap dikerahkan. Dimana tim tersebut memantau dan mengurai kerumunan.

Tak hanya itu, pengawasan protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 di wilayah juga diperketat. Dengan koordinasi yang sempat disimulasikan antara 3 pilar, yakni TNI-Polri dan aparatur sipil negara (APR) yang dikatakan Bima Arya untuk memperketat pengawasan di wilayah secara teknis.

“Kan tetap ada CFR, ada pasukan pemburu pelanggar protokol kesehatan, ada tim satgas, gitu. Ada polisi, itu tetap,” tutupnya. (Zian)