Dr. Mukhaer Pakkanna: Menko Kemaritiman Harus Dilawan

mediabogor.com, Bogor, Sikap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang ngotot tehadap keputusannya melanjutkan mega-proyek reklamasi teluk Jakarta menjadi tanda tanya besar. Ada permainan apa di balik itu? ujar Ketua Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AFEB PTM), Dr. Mukhaer Pakkanna di Jakarta pada Senin (24/10).

Fakta mengonfirmasi 85 persen wilayah Jakarta ini dikuasai pemodal kakap. Di balik amburadulnya penanganan reklamasi teluk Jakarta, justru pemodal kakap tertawa lebar menunggu durian runtuh, bebernya.

Merujuk konsultan properti, Knight Frank, ujar Mukhaer, bahwa Jakarta ini telah dinobatkan peringkat tertinggi dalam perkembangan dari 30 kota lain di dunia. Global Cities Index (2015) meliputi perkembangan pasar real estate di kota-kota besar dunia. Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa konsekuensinya adalah warga miskin kota menjadi korban penggusuran lahan, bahkan secara biadab. Demikian juga, lahan di kawasan penyangga Jakarta juga dikuasai oleh pengembang properti raksasa yang menggandeng asing.

Sehingga, menurut Mukhaer ngototnya Menteri LBP harus dilawan, bukan semata wacana, tapi harus dengan pressure. Data yang saya sampaikan di atas membuktikan bahwa reklamasi itu hanya akan melipatgandakan keuntungan bagi para pemilik modal raksasa dan kaum berada, bukan masyarakarat Jakarta, bukan kaum nelayan yang selalu dijerat lingkaran setan kemiskinan, pukas Mukhaer yang juga Ketua STIE Ahmad Dahlan Jakarta ini.

Sejauh data yang saya peroleh, hingga kini pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) Pantura dan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) masih ditunda oleh DPRD DKI dan belum menemukan hasil.

Sedangkan, dua aturan tersebut menjadi acuan atau payung hukum untuk melanjutkan proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta. Ini berarti, dengan tertundanya pembahasan dua aturan tersebut, sejatinya proyek reklamasi itu masih ilegal. Kok, tega-teganya Menteri LBP mencabut moratorium untuk mengizinkan kembali rekalamasi itu? imbuhnya.

Oleh karena itu, kata Mukhaer yang juga Wakil Ketua MEK PP Muhammadiyah, segera hentikan loby yahudi yang selalu bermain busuk di balik layar dan mengguyur fulus ke kantong-kantong pejabat serta politisi bejat dalam penguasaan lahan. Ini semua karena ekses ketidakaturan dan amburadulnya manajemen lahan.

AFEB PTM menekankan bahwa pemerintah pusat harus secara serius melakukan agenda reformasi pertanahan, pendataan, manajemen tanah, redistibusi lahan yang tidak semata lip service dan pencitraan. Tentu, harus disertai dengan perencanaan tata ruang dan tata guna lahan, tegas Mukhaer.