Begini Kata Pengamat Soal Kebijakan Larangan Mudik Lebaran

Mediabogor.co, BOGOR – Kebijakan pemerintah pusat soal pelarangan mudik lebaran, menjadi buah bibir di tengah masyarakat. Sebelumnya, pemerintah tak melarang masyarakat untuk mudik lebaran. Namun kini, tradisi masyarakat Indonesia pada hari raya tersebut pun dilarang pemerintah.

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, seyogyanya larangan mudik lebaran bagi masyarakat tertuang dalam peraturan presiden, bukan dalam peraturan kementerian. Hal ini bertujuan agar semua instansi kementerian dan lembaga yang terkait dapat bekerja maksimal, untuk mensukseskan kegiatan tersebut.

“Bercermin pada libur panjang sebelumnya dan libur lebaran tahun lalu, sepertinya ini akan mengulang kesalahan masa lalu. Jika tidak dilakukan evaluasi menyeluruh. Polri yang memiliki wewenang di jalan raya tidak mampu melarang sepenuhnya mobilitas kendaraan. Sementara, masyarakat punya ide mengakali dengan berbagai macam cara,” katanya, Senin (29/3)

Pria yang juga menjabat sebagai akademisi pada program studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu menilai, kebijakan mudik lebaran juga harus bersifat menyeluruh, alias berlaku untuk semuanya tanpa terkecuali.

“Peraturan ini sifatnya harus mencakup semua dan jangan ada pengecualian. Adanya pengecualian dalam kebijakan pelarangan mudik lebaran telah menimbulkan banyak penafsiran dan penyimpangan. Berpotensi terjadinya pungutan liar. Surat keterangan sehat dapat dijadikan lahan subur pendapatan tidak resmi,” ucapnya.

Jika pemerintah mau serius melarang mudik lebaran, demi menekan potensi penyebaran covid-19 pada libur lebaran, Djoko mengusulkan agar pemerintah menutup sementara operasional transportasi umum yang ada. Baik transportasi darat, laut dan udara.

“Jika pemerintah mau serius melarang, caranya mudah. Pada rentang tanggal yang sudah ditetapkan itu, semua operasional transportasi di bandara, terminal penumpang, stasiun kereta dan pelabuhan dihentikan. Tidak perlu ada pengecualian, sehingga hasilnya akan lebih terasa manfaatnya,” tuturnya.

Djoko juga meminta, agar pemerintah melakukan evaluasi secara detail dan menyeluruh, terkait pelaksanaan larangan mudik lebaran dari tahun kemarin.

Keputusan pelarangan mudik sebenarnya empirik based on data. Setiap liburan panjang usai, angka penularan covid-19 pasti meningkat signifikan. Maka dari itu, ia meminta agar pemerintah benar-benar serius dalam menjalankan aturan dan kebijakan yang sudah dibuatnya.

“Rencana operasi di lapangan harus diperbaiki, tidak seperti tahun lalu, di mana petugas hanya mampu menghalau kendaraan roda empat ke atas. Sementara sepeda motor dapat melengang sampai tujuan, karena banyak jalan pilihan yang dapat dilalui,” tutupnya. (Wisnu)