Ade Yasin Ngeluh, Ingin Kebijakan Khusus untuk Kawasan Puncak

Mediabogor.co, BOGOR – Bupati Bogor Ade Yasin mengeluh tentang minimnya perhatian pemerintah pusat terhadap Kawasan Wisata puncak. Hal itu disampaikan saat pertemuan dengan Badan Kerja Sama Antara Parlemen (BKSAP) DPR RI yang diketuai Fadli Zon, di Ruang Serba Guna I Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor.

“Kawasan Puncak ini, kalau dibranding dengan baik bisa jadi wisata dunia, bahkan bisa sebanding dengan Genting Island di Malaysia,” kata Ade Yasin.

Namun, dia menyayangkan kemacetan sudah menjadi momok untuk kawasan puncak yang kini dicabut statusnya sebagai wisata nasional karena permasalahan macet itu.

Terlebih, pemberlakuan ganjil genap di Puncak yang dilakukan Pemkab Bogor dan Polres Bogor untuk menekan kemacetan ini, masih belum memiliki dasar hukum lantaran masih adanya pro dan kontra.

“Kami berharap, teman-teman di DPR RI bisa ikut menyuarakan agar Puncak bisa dijadikan national branding supaya bisa mendunia di kemudian hari,”ucapnya.

Kata dia, pembenahan yang sudah dilakukan oleh Pemkab Bogor dan pemerintah pusat beberapa waktu lalu, belum mampu mengentaskan masalah macet di Puncak.

“Saya rasa perlu kebijakan khusus. Jadi pada satu sisi fungsi konservasi bisa berjalan karena kita ada hulu dan pariwisata juga bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Ade pun mengaku bosan selalu disalahkan, saat terjadi banjir di kawasan hilir seperti DKI Jakarta. “Maka perlu ada pembenahan yang dilakukan bersama-sama. Intinya perlu ada kebijakan yang lebih khusus untuk Puncak,” tegas Ade.

Selain itu, dia juga meminta agar pembangunan Poros Tengah Timur (PTT) atau yang sering disebut jalur Puncak II agar segera direalisasikan supaya ada jalan keluar mengatasi macet tersebut.

“Ya solusinya Puncak II untuk mengurai kemacetan, saya udah ngomong terus puncak II ini,” pungkasnya. (Mug)