ASN Kemenkes Bersama Kontraktor Korupsi Pembangunan RSMM Senilai Rp 1,6 Miliar

Mediabogor.co, BOGOR – Polresta Bogor Kota berhasil mengungkap kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) pembangunan proyek perluasan Rumah Sakit Marzuki Mahdi (RSMM) Bogor pelayanan administrasi pasien tahap 2 tahun 2017.

Hal itu diungkapkan oleh Kapolresta Bogor Kota Kombes Polisi Bismo Teguh Prakoso di Mako Polresta Bogor Kota, Jalan Kapten Muslihat, Kecamatan Bogor Tengah, Selasa (21/2/2023)

“Kami bersama Kejari Kota Bogor bersinergi perihal pengungkapan tindak pidana korupsi RSMM. Awalnya kami menerima adua keluhan subkontraktor (subkon) pada proyek pembangunan gedung pelayanan administrasi pasien tahap 2 tahun 2017 di RSMM, mereka sangat lambat menerima pembayaran. Kemudian tahun 2019 terbit pelaporan,” kata Bismo.

Bismo membeberkan, didapatkan fakta tahun 2017 ada proyek perluasan RSMM pelayanan administrasi pasien tahap 2, bahwa saudara CSW yang sudah meninggal dunia selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan MHB yang ditunjuk sebagai ketua Pokja lelang proyek untuk memenangkan PT DCC.

“Sebagaimana dimaksud bahwa dalam proses pengadaan Barang dan Jasa tersebut telah terjadi penyimpangan dan tidak sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010. Ya, dimana mereka mengatur pemenang lelang dan seharusnya tidak boleh diatur lelang yang menang PT DCC yang dengan modus meminjam bendera,” bebernya.

Bismo mengatakan, PT DCC memiliki dua direktur, pertama ASR selalu direktur utama (Dirut) diamankan dan SKN selaku direktur meninggal dunia saat proses penyidikan. Saudara SKN ini menyediakan dokumen fiktif atau palsu seolah-olah dokumen itu benar.

“Jadi seolah PT DCC memenuhi syarat dan bisa menang. Kemudian seharusnya PT DCC itu mengerjakan proyek itu, tapi semua pembangunan dikerjakan oleh pihak lain semua. Kemudian PT DCC direktur utama nya ASR mendapatkan fee dari pinjam proyek ini. Saudara ASR juga tersangkut kasus lain di Jakarta dan sudah jadi narapidana,” jelasnya.

Bismo menerangkan, kemudian pelaksanaan pembangunan dikerjakan oleh D dan N hingga pekerjaan selesai. Lalu dilakukan audit kontruksi dari Politeknik Negeri Bandung, ada kekurangan kualitas volume hasil pembangunan itu faktanya minus 13 persen. Jadi dari nilai total proyek pengerjaan Rp6,7 miliar, ada kerugian negara Rp1,6 miliar. Barang bukti yang diamankan dari BPK audit keuangan dari kerugian negara dan audit kontruksi dari Politeknik Negeri Bandung.

“Untuk yang diamankan satu orang ASN berinisial MHB selalu ketua Pokja dan PT DCC direktur utama, ASR. Saudara SKN meninggal saat penyelidikan. Pasal yang dikenakan, secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UURI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak_Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 UURI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP,” terangnya.

“Ancaman hukuman pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp1 miliar atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar,” tandasnya.